Selasa, 27 Februari 2018

JK Tak Bisa Jadi Cawapres Lagi, ini Aturannya


Sebelum bersama Presiden Joko Widodo, JK sempat menjabat sebagai wakil presiden mendampingi Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudoyono (SBY) selama periode 2004-2009. Pada periode 2009-2014, posisi RI 2 sempat diisi Boediono.

Sehubungan dengan itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan Jusuf Kalla (JK) tak bisa kembali mencalonkan diri sebagai wakil presiden di pemilihan umum (Pemilu) 2019. Larangan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Kan ada ketentuan bahwa pejabat politik tidak boleh menduduki posisi kedua kali dalam posisi jabatan politik yang sama meskipun tidak berturut-turut," kata Wahyu Setiawan, Komisioner KPU dalam sosialisasi pengaturan kampanye Pemilu 2019 di Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Senin, 26 Februari 2018.

"Jadi ukurannya bukan berturut-turut tapi ukurannya adalah menduduki jabatan dalam jabatan yang sama dua kali," papar Wahyu.

Anggota Komisi bidang hukum DPR Arsul Sani menjelaskan, aturan main dalam pencalonan presiden maupun wakil presiden diatur pada Pasal 169 huruf n UU 7 Tahun 2017. Beleid Pasal tersebut berbunyi: Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

"Ketentuan syarat itu memberi tafsir hukum atas Pasal 7 UUD 1945, dan menegaskan bahwa maksimal seseorang bisa menjabat selaku presiden dan wakil presiden adalah dua kali periode jabatan," paparnya.

Pasal 169 huruf n tersebut juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 'belum pernah menjabat dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama' adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan. Selain itu, aturan juga berlaku baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 tahun.



Tidak ada komentar:

Posting Komentar